Laxsmita

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Usaha dan Transmigrasi

02 Mei 2018  |   Laxsmita

Pasal 14 1. Bidang Bina Usaha Mikro dan transmigrasi, membawahi: a. Seksi Bina Usaha Mikro b. Seksi Transmigrasi 2. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro dan Transmigrasi Pasal 15 Seksi Bina Usaha Mikro, mempunyai tugas dan fungsi: a. Melakukan pengumpulan dan pengelolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha mikro; b. Mwlakukan kegiatan pembinaan bimbingan dan promosi kepada usaha mikro; c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha mikro; d. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman dan pengembangan dibidang usaha simpan pinjam; e. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam; f. Menyediakan fasilitas penjaminan koperasi dan usaha kecil menegah; g. Melaksanakan joordinasi dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 Seksi Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Perancangan pembangunan transmigrasi serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian; b. Penjajagan kerjasama sengan daerah kabupaten/kota lain dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi; c. Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi; d. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian e. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi. dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian; f. Pelayanan penampungan calon transmigrasian g. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitas perpindahan transmigran; h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya



Galleries

Thumbnail 1

Uji Kompetensi Lembaga Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Boga

Thumbnail 1

Pelatihan Menjahit 2018

Thumbnail 1

Pelatihan Servis HP

About Us

Selamat Datang di Layanan Perizinan Online Kota Mojokerto.

Pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. Citra perijinan yang mengemuka saat ini adalah lambat, berbelit dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk Layanan Perizinan Secara Online.

Latest Tweets

  • @realt0rlife That's a very good question :) You may want to contact the author. There's a form on the right when you click their name.

    - 10 hours ago
  • @ghostpool Have you opened a support ticket yet? Can you send methe ticket number? Thanks!

    - 2 days ago

Flickr Photos