Laxsmita

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Koperasi

02 Mei 2018  |   Laxsmita

Pasal 9 1. Bidang Bina Koperasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang Koperasi serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya, 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Bina Koperasi mempunyai fungsi: a. Merekomendasikan Penerbitan izin usaha simpan pinjam unuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota. b. Merekomendasikan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; d. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi; e. Melakukan Pendidikan dan laitihan perkoperasian bagi koperasi; f. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP); i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 1. Bidan Bina Koperasi, membawahi: a. Seksi Bina Usaha Koperasi; b. Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi; c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi 2. Masing-masing Seksi dipimpin dan Kepala seksi yang adalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bina Koperasi. Pasal 11 Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Melakukan pengumpulan dan pengelolahan data dalam rangka rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan rangaka rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi; b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi; c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha dan manajemen koperasi; d. Menyususn standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lain; e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 11 Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi b. Melaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi serta pemeringatan koperasi c. Memberikan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia koperasi d. Memproses permohonan pendirian badan hokum koperasi dan pengesahannya e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan, pembagian serta pembubaran koperasi; f. Pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 13 Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyuluhan koperasi; b. Menyiapkan bahan dan referensi tentang peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dalam rangka penyusunan pedoman/juklak/juknis; c. Menyususn pedoman dan pembinaan tentang kedudukan hokum dalam penyelesaian permasalahan hokum koperasi; d. Melakukan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dalam usaha memasyarakatkan koperasi dan mengkoordinasikan masyarakat; e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan koperasi; f. Memberikan sosialisasi tentang kedudukan hokum koperasi dalam kerjasama usaha dan advokasi penyelesaian permasalahan-permasalahn hokum koperasi; g. Mengidentifikasi kasus/pengaduan yang berkaitan dengan masalah koperasi; h. Menyiapkan bahan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hokum terhadap masalah koperasi; i. Memfasilitasi/melakukan mediasi penyelesaian permasalahan/kaus perkoprasian; j. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP); k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP); l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya



Galleries

Thumbnail 1

Uji Kompetensi Lembaga Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Boga

Thumbnail 1

Pelatihan Menjahit 2018

Thumbnail 1

Pelatihan Servis HP

About Us

Selamat Datang di Layanan Perizinan Online Kota Mojokerto.

Pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. Citra perijinan yang mengemuka saat ini adalah lambat, berbelit dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk Layanan Perizinan Secara Online.

Latest Tweets

  • @realt0rlife That's a very good question :) You may want to contact the author. There's a form on the right when you click their name.

    - 10 hours ago
  • @ghostpool Have you opened a support ticket yet? Can you send methe ticket number? Thanks!

    - 2 days ago

Flickr Photos