Laxsmita

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

02 Mei 2018  |   Laxsmita

Pasal 2 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Pasal 3 1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Merekomendasikan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota; b. Merekomendasikan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi; f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi; g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil j. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; k. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; l. Merekomendasi Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; m. Konsultasi produktivitas pada perusahaan keci; n. Pengukuran produktivitas o. Pelayanan antar jasa p. Merekomendasi Penerbitan izin LPTKS; q. Pengelolaan informasi pasar kerja; r. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); s. Merekomendasi Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan tenaga asing (IMTA); t. Penataan persebaran pendudukan; u. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian; v. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan; w. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); x. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Galleries

Thumbnail 1

Uji Kompetensi Lembaga Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Kecantikan Rambut

Thumbnail 1

Pelatihan Tata Boga

Thumbnail 1

Pelatihan Menjahit 2018

Thumbnail 1

Pelatihan Servis HP

About Us

Selamat Datang di Layanan Perizinan Online Kota Mojokerto.

Pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. Citra perijinan yang mengemuka saat ini adalah lambat, berbelit dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk Layanan Perizinan Secara Online.

Latest Tweets

  • @realt0rlife That's a very good question :) You may want to contact the author. There's a form on the right when you click their name.

    - 10 hours ago
  • @ghostpool Have you opened a support ticket yet? Can you send methe ticket number? Thanks!

    - 2 days ago

Flickr Photos